Oleh Dr. Asep Saefudin

DJ mengharapkan politik dalam arti konsep itu harus dikuasai dengan baik oleh mahasiswa. Contoh mahasiswa yang dianggap ideal dalam hal ini adalah Bung Hatta, katanya. Akan tetapi, kenyataannya mahasiswa ‘dianggap’ DJ sebagai manusia rapat umum dengan senjata megafon, bukan ‘man of analysis’. Sebenarnya, mahasiswa tahun 70an menurut anggapan saya, tidak se’megafon’ sekarang. Tetapi mungkin karena populasinya saat itu tidak sebanyak sekarang, jadi kalaupun ada ‘megafonism’ tidak terlalu mencolok. Sekarang mahasiswa banyak sekali. Statistika pun saat ini menghadapi problem bilangan besar. Penanganan masalah populasi besar dengan populasi kecil, terang saja akan berbeda Entah dari mana DJ menyimpulkan bahwa mahasiswa saat itu (dekade 70) juga adalah tipe rapat umum plus megafon. Tetapi saya salut DJ bisa sampai melihat itu. Mungkin karena saya ‘pelaku’, jadi sulit melihat adanya kesan mhs saat itu sbg tipe megafon. Terlepas dari itu semua, gagasan DJ tentang NKK ternyata belum tuntas diimplementasikan.

DJ membuat konsep NKK itu sebenarnya utk menyiapkan Negara-Bangsa memasuki zaman ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke 21, yang saat ini dikenal dengan ‘knowledge-based’. Memang benar, Malaysia dengan konsep Wawasan 2020 sebenarnya sedang menyiapkan knowledge-based economy dengan knowledge-based society. Kalau ditilik ke situ, saya agak miris, Indonesia semakin jauh dari keberadaan negara jiran. Bila tidak ada orang-orang ‘outliers’ yang melakukan ‘blink’ maka tidak akan ada ‘tipping point’ (Gladwell, 2009; 2005; 2001). DJ adalah tipe outliers dan pernah nge-blink, tetapi belum mencapai tipping point.

NKK yang disiapkan untuk menyongsong abad sains dan teknologi itu dimulainya tahun 1978, melalui jabatan DJ sebagai Mendikbud Kabinet Pembangunan III. Fokusnya adalah pemupukan kekuatan nalar mahasiswa melalui semangat ilmiah. Dus, kampus adalah miniatur masyarakat ilmiah.

Tahap kedua seharusnya dilakukan pada periode Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) yang tidak kejadian itu. Fokus di sini kampus sebagai institusi otonom yang basisnya keilmuan. Di dalam periode inilah mahasiswa disiapkan mampu menghadapi berbagai macam paradoks, seperti paradoks globalisasi dan fragmentasi. Dosen harus disiapkan untuk menghadapi problematika akademik yang semakin kompleks. Diharapkan mereka dapat membangun kultur akademik.
Tahap ketiga seharusnya terjadi pada periode Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Di sini diharapkan budaya keilmuan dan kebiasaan kebenaran (the habit of truth) sudah kokoh di dalam kampus dan mulai berkembang di luar kampus. Dengan demikian, demokrasi tidak akan menjadi demo-crazy.

DJ menyesalkan dua hal, 1) NKK tahap pertama tidak murni berjalan sesuai dengan konsep asli, dan 2) NKK tahap 2 dan 3 tidak terjadi. Sejak awal Presiden Soeharto sudah mulai khawatir dengan pelaksanaan NKK. Memang kekhawatiran itu saya pikir wajar saja. Kalau tidak, reformasi bisa saja terjadi pada tahun 1988, bukan 1998. Dan reformasi yang terjadi tahun 88 itu dasarnya adalah ‘nalar’, bukan sekedar luapan emosional spt yang terjadi pada reformasi 98.

Itulah NKK yang dikonsepkan DJ. Saya melihat, NKK itu bukan saja sebagai ‘unfinished project’ juga terlalu berbasis kampus. Parsial. Saya tidak melihat adanya pendekatan holistik terhadap pendidikan. Terlalu menunggu di tikungan kampus. Mestinya DJ membuat NKP, Normalisasi Kehidupan Pendidikan yang isinya NKS (Sekolah) dan NKK (Kampus). Inilah yang saya sodorkan dalam diskusi di S3 DMB-IPB.

Apa itu NKP? Akan diulas dalam serial PBLS edisi Syawal. Untuk saat ini ijinkanlah saya mengucapkan selamat iedul fitri 1 Syawal 1430 H. Mohon maaf atas segala kekhilafan.

<< Sebelum || Berikut >>

• «Previous Post

---