Oleh Dr. Asep Saefudin

Saya lanjutkan pemikiran NKK DJ yang diserang sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi gerakan ‘moral’ kemahasiswaan itu.

Sebenarnya NKK tidak menghalangi mahasiswa bereksperimen dalam organisasi ‘politik’ mahasiswa selama hal itu dilakukan dalam organisasi ekstra yang bersendikan ideologinya masing-masing. Organisasi mahasiswa tsb diharapkan jadi tempat latihan keintelektualan, kemandirian, dan kebebasan mahasiswa berpolitik praktis, seperti yang pernah dilakukan oleh para pendiri Republik. Demikian DJ menegaskan. Adapun organisasi intra kampus, ada dalam kordinasi BKK (Badan Kordinasi Kemasiswaan). Badan inilah yang menggantikan Dewan Mahasiswa. Adapun di bawah BKK itu ada Senat Mahasiswa Fakultas dan Himpunan Profesi. Dus, DJ merasa tidak pernah menghilangkan kegiatan ekstra kurikuler. Namun, konsep BKK inilah yang sebenarnya telah memicu kontroversi. Sehingga ada anggapan: NKK yes, BKK no.

Saat ini nama Dewan Mahasiswa (DM) dirubah menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). BEM ini sangat keren, betul-betul menjiplak organisasi pemerintahan, yakni dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Di bawah Presiden dan Wakil itu ada Mentri-mentri. Waktu saya WR IV IPB (th 2003) sempat kaget ketika sekretaris kantor bilang “pak tadi ada Mentri Pertanian ke sini”. Hah? Hebat amiir Mentri Pertanian datang ke ruang saya tanpa birokrasi sedikitpun, tanpa nguing-nguing mobil polisi. Telusur punya telusur, ‘sihoreng’ Mentri Pertanian BEM-KM-IPB. Terus terang saat itulah saya baru tahu BEM-KM-IPB memakai istilah pemerintahan sebuah negara. Mungkin biar seksi. Tetapi sebenarnya lebih seksi tahun 70an, lha wong saat itu sudah jelas-jelas menggunakan istilah seksi. Saya adalah anggota Seksi Pendidikan DM-IPB periode 76-77. Mungkin ada baiknya juga (kalee) saat ini menggunakan istilah Mentri. Kalaupun kelak tidak jadi Mentri beneran, sudah pernah jadi Mentri BEM. He he he he.

NKK yang diinginkan DJ dalam hal politik ini adalah dalam artian ‘konsep’ atau ‘politics’. Konsep adalah citra/gambaran yang dibentuk menurut suatu konstruksi pikir tertentu. Konstruksi ini, sesuai dengan hakikat pendidikan tinggi, yakni berpikir menurut disiplin ilmiah dan nalar keilmuan. Demikian tegas DJ. Konsep, nalar, dan disiplin ilmiah inilah yang menjadi hakekat dari NKK. Saat itu ramai dibahas, penalaran mahasiswa, nalar, nalar, nalar!

Di sinilah kesetujuan saya terhadap esensi NKK sekaligus kritik terhadap parsialisasi pendidikan yang sempat didiskusikan di kelas program S3-DMB-IPB.

Apa kira-kira kelemahannya? Sebelum masuk ke masalah ini, gagasan NKK DJ yang ditulis ulang tahun 2001 itu akan dituntaskan dulu. Tetapi pada serial PBLS berikutnya.

• «Previous Post
• Next Post »

---