Premier Business Leadership Series (29)
By Swastika | September 17, 2009
Oleh Dr. Asep Saefudin
Teman-teman aktifis mahasiswa di tahanan Pangdam Siliwangi itu menyimpulkan bahwa DJ (Daoed Joesef) diminta Presiden Suharto untuk meredam aksi mahasiswa yang sudah kelewat batas. Nama NKK, Normalisasi Kehidupan Kampus, hanyalah nama bagus untuk upaya pembungkaman gerakan mahasiswa. Umumnya mereka memandang NKK sebagai titik awal dunia kelam kehidupan kemahasiswaan. Walaupun saya agak berbeda dengan pandangan ini, saya menganggap wajar hal ini atas dasar banyak hal. Misalnya, ketidak sempurnaan informasi dan juga rasa egoisme mahasiswa. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa mahasiswa adalah pejuang moral yang penuh dengan idealisme.
Pandangan positif dari kalangan teman-teman agak sedikit. Secara pribadi saya berpendapat bahwa kehilangan daya kritis mahasiswa tidak sepenuhnya bisa ‘diteumbleuhkeun’ kepada NKK. Tetapi, memang NKK adalah suatu ‘proyek’ yang belum selesai. Plus, program pendidikan secara menyeluruh sejak SD, lalu SMP dan SMA, sepertinya kurang mendapat upaya pembenahan. Kalaupun ada, tetap saja tidak mendasar. Masih dalam konteks penjejalan memori yang berlebih-lebihan. Konon, semakin kesini semakin menjadi-jadi. Di lain pihak, negara-negara Barat dan bahkan Jepang, semakin memanusiakan anak didik. Gagasan manusia yang utuh di Indonesia juga tidak berbasis kepada manusia itu sendiri. Apakah benar kita sedang melaksanakan pendidikan manusia seutuhnya, padahal isinya banyak hapalan yang menjadi beban peserta didik?
Kembali ke soal NKK, saya merasa beruntung pada hari Minggu tanggal 13 September didatangi teman seangkatan, Dr. Erna Maria Lokollo. Entah apa yang ada di benaknya, tahu-tahu dia menyodorkan sebuah fotokopi Opini di Tempo 16 September 2001. Berarti dia masih punya lembaran itu walaupun sudah berumur 8 tahun. Tentang apa opini itu dan siapa penulisnya? Topiknya sinambung dengan PBLS saya edisi saat ini. Yakni, tentang NKK yang ditulis oleh penggagasnya sendiri, Daoed Joesoef. Jadilah saya bisa merujuk langsung gagasan NKK tanpa harus melakukan riset pencarian dokumen yang merupakan salah satu pekerjaan paling berat di negeri ini. Nuhun pisan Mbak Erna. Saya memang sudah lama ingin mengulas kembali soal NKK yang sering dianggap sebagai cikal bakal kehancuran pendidikan tinggi. Apa betul anggapan itu? Inilah intisarinya.
DJ sebenarnya menginginkan mahasiswa kelak menjadi pemimpin bangsa. Bahkan DJ secara spesifik menyebut tipe pemimpin bangsa itu seperti halnya Bung Hatta. Secara tegas DJ menjelaskan bedanya pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah seseorang yang tahu ‘apa’ yang sebaiknya dilakukan. Sedangkan manajer hanya perlu tahu bagaimana sebaiknya melakukan ‘apa’ tersebut. Dus, pemimpin harus mempunyai visi dan membuat ejawantah konsep visi sehingga bukan sekedar kumpulan kata-kata. Di sinilah visi menjadi hidup alias mempunyai ‘soul’. Kaitannya dengan Negara-Bangsa (nation-state), pemimpin harus negarawan bukanlah politisi. Inilah angan-angan yang ada di benak DJ. Katanya, pendidikan harus peduli terhadap persoalan ini.
Konsep NKK dibuat untuk mengejawantahkan gagasan mendasar tersebut. Karena, DJ beranggapan bahwa mahasiswa dan bahkan dosen di tanah air belum berpandangan prospektif. Umumnya berpandangan jangka pendek, bahkan kalau di Bogor sering diplesetkan menjadi ‘jangka imah’ alias untuk ke rumah atau ‘duit’. Kalaupun ada yang berpandangan jauh ke depan, tentu jumlahnya tidak banyak. Itulah gunanya kehidupan kampus dinormalkan kembali.
NKK tidak mengharamkan mahasiswa berpolitik, tetapi menganjurkan mereka mampu menghayati dan menguasai satu aspek politik yang termat penting tetapi saat itu diabaikan. NKK membedakan secara tegas politik dalam arti konsep (politics), kebijakan (practical policy action), dan arena (political organisation/institution). Politik dalam arti kebijakan dan arena itulah yang dilarang di Kampus. Tempatnya di luar Kampus dan jangan mengatasnamakan Kampus. Nah loch, kena dech!
